fasco.id – Pernyataan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi berpotensi memicu praktik diskriminatif dalam roda birokrasi di Pemkab Sidoarjo. Karena itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan memberikan perhatian khusus terhadap setiap proses pengangkatan jabatan di Sidoarjo.
Anggota Komisioner KASN Dr Rudiarto Sumarwono menegaskan, jika afiliasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dijadikan syarat untuk menentukan jabatan ASN maka itu bisa masuk pada unsur diskriminatif. Kalau sudah masuk unsur diskriminasi, maka KASN tentu tidak akan memberikan izin seleksi terbuka untuk pengangkatan jabatan.
“Kecuali jika dalam pernyataan itu Wabup Sidoarjo itu berharap dan memberi motivasi agar kader-kader NU bisa menjadi camat atau kepala OPD maka itu tidak masalah. Aaplagi jika mereka bisa bekerjasama dan bersinergi dengan tokoh masyarakat, para kyai, itu akan menjadi nilai plus. Tetapi bukan menjadi syarat utama harus NU,”
Menurut Rudi, akan menjadi sangat baik jika calon pejabat itu memiliki kualifikasi, kompetensi dan track record kinerja yang baik kemudian ditambah dengan memahami konstelasi politik serta kondisi sosio kultural di daerahnya. Tetapi, afiliasi terhadap dinamika sosio kultural itu tidak boleh menjadi syarat utama. “Itu bonus saja, serti lima sempurna begitu. Bukan menjadi pra syarat. Jadi yang utama adalah kualifikasi, komeptensi dan kinerjanya selama ini,” ujar Rudi.
Jika itu menjadi syarat, lanjut Rudi, maka akan timbul diskriminasi dan perlakuan tidak adil kepada ASN lain yang berlatar belakang beragam. “Jika itu jadi syarat, KASN tidak akan mengizinkan menggelar seleksi terbuka. Karena seleksi terbuka juga harus melaporkan ke KASN,” ujar Rudi.
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menginginkan pengisian jabatan mulai dari camat hingga Kepala OPD di Pemkab Sidoarjo akan diisi oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, dorongan ini layak karena sudah 20 tahun Sidoarjo dipimpin oleh kader NU.
Sebelumnya, pernyataan Wabup Sidoarjo Subandi yang diunggah melalui sebuah chanel youtube sempat menghebohkan masyarakat Sidoarjo. Dalam tayangan tersebut, Subandi membeberkan sejumlah keinginannya untuk Sidoarjo. Di antaranya iala mendorong kader-kader NU untuk menjadi jajaran pejabat nomor satu di Pemkab Sidoarjo. Hal itu karena NU dinilai memiliki peran yang tinggi di
“Sidoarjo sudah 20 tahun dipimpin oleh kader NU. Maka kita tidak salah menyampaikan itu. Mana orang-orang kita yang berorganisasi NU dan orang NU yang bisa dijadikan camat. Kan sekarang bisa dilihat, camat kita yang tidak NU berapa? Camat yang mau ngopeni NU berapa?,” Ujar Subandi dalam video tersebut.
Menurut Subandi yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut, pejabat atau camat tidak harus kader murni. Namun, yang penting punya loyalitas, bisa merawat ranting dan bisa bekerjasama dengan para kyai serta MWC NU serta tidak lepas perannya dari PKB. Begitu juga di OPD, khususnya Dinas Pendidikan yang juga harus dipegang kader NU. Karena pihaknya ingin Maarif dapat mengakses anggaran dengan porsi yang berbeda.han
