Fenomena politik dinasti menjadi salah satu wacana yang muncul dalam dinamika pemilihan bupati Sidoarjo 2020 mendatang. Hal tersebut didasari munculnya sosok Amir Aslichin alias Iin yang merupakan anak kandung Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Potensi munculnya politik dinasti di Sidoarjo dibeberkan PW Pemuda Muhammadiyah Jatim yang melakukan riset bekerjasama dengan Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Wakil Ketua Bidang Riset, Teknologi, MSDM PWPM Jatim Radius Setiawan menjelaskan, fenomena politik dinasti tidak hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan atau keluarga. Lebih dari itu, politik dinasti juga didasarkan pada hubungan patron (Kleintenisme) yang berkaitan dengan usaha mempertahankan kekuasaan.
Radius menyebutkan, Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kuat munculnya politik dinasti berdasarkan hubungan kekerabatan. Selain Sidoarjo, potensi politik dinasti juga muncul di 12 daerah lainnya, antara lain Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Mojokerto, Ngawi, Tuban, Lamongan, Pacitan, Gresik, Kabupaten Kediri, Trenggalek.
Seperti diketahui, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan daerah yang menggelar Pilkada serentak terbanyak tahun depan. Terdapat 19 kabupaten/kota dari 38 kabupaten /kota di Jatim yang menggelar Pilkada pada 23 September 2020 mendatang,
“Di Sidoarjo misalnya, wacana munculnya tokoh Amir Aslichin atau akrab disapa Iin maju dalam kontestasi pemilihan bupati. Iin tak lain adalah anak kandung Saiful Ilah Bupati Sidoarjo,” tutur Radius saat dikonfirmasi kemarin, Rabu (25/12).
Selain Sidoarjo, Radius mencontohkan Surabaya yang berpotensi muncul politik dinasti bukan karena hubungan kekeluargaan. Politik dinasti di Surabaya lebih cenderung karena sosok Tri Rismaharini yang sangat kuat terhadap pembangunan di Surabaya. “Sehingga muncul jargo Risma Selamanya. Jargon ini tidak muncul secara alami tetapi ada aktor yang menginisiasi munculnya jargon tersebut,” sambung pria yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.
Lebih lanjut Radius menuturkan, fenomena politik dinasti memiliki potensi yang lebih besar terhadap praktik korupsi di daerah tersebut. Hal itu terjadi karena kurangnya kontrol sosial yang mengacu pada konsepsi Klitgaaard. “Dalam konsep itu dijelaskan bahwa korupsi terjadi jika monopoli ditambah kebijakan tanpa akuntabilitas dan kontrol sosial,” ungkap Radius. Direktur PUSAD Satria Unggul menambahkan dalam riset tersebut dilakukan dengan melibatkan 1066 responden dengan tingkat toleransi 3 persen dan tingkat kesalahan 3persen. Teknik pengambilan sample menggunakan multi-stage random sampling. “Kita melakukan penelitian pada 19 kabupaten/kota di Jatim yang melaksanakan Pilkada 2020,” tutur Satria.
Riset tersebut dilakukan pada periode 1-14 Nopember 2019. Selain random sampling, riset ini juga diperkuat dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap tokoh kunci di 19 kabupaten/kota serta diperkuat dengan studi pustaka untuk menguraikan persoalan yang diangkat.han

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of