Foto: Satria Unggul, Direktur PUSAD Univ. Muhammadiyah Surabaya

Fasco.id- Pesta demokrasi yang melelahkan berbuntut duka mendalam dengan gugurnya para penyelenggara dan aparat keamanan. Terlebih, jumlah petuga Pemilu yang gugur terus bertambah. Hingga kemarin, tercatat 40 petugas meninggal hanya di wilayah Jatim.

Menurut Direktur Pusat Studi Anti-korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul WP dalam proses pemungutan dan perhitungan suara berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang serius. Sebab, jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan, banyak pelanggaran terkait waktu kerja.

Baca Juga :  Inilah Sikap Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo Hadapi Pilgub Jatim

“Dalam perspektif ketenaga kerjaan ini jelas melanggar hukum. Dan siapa yang bertanggungjawab, KPU,” katanya, Kamis (25/4).

Satria mengakui, kendati petugas itu tidak termasuk dalam kategori tenaga kerja, tetapi ada regulasi tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Ketenagakerjaan. Ketika mereka, para petugas mendapatkan beban kerja maka dia memiliki hak dan kewajiban yang jelas. “Sementara kondisinya berbeda. Dengan durasi waktu yang mepet, petugas harus bekerja seharian penuh,” ungkap dia.

Baca Juga :  Pemuda Muhammadiyah Titipkan Tiga Hal untuk Pemimpin Baru Jatim

Sayangnya, PKWT dalam konteks Pemilu ini tidak diatur. Sehingga tidak ada jaminan kesehatan yang bisa diakses oleh petugas. Baru setelah peristiwa ini banyak terjadi, petugas kesehatan turun untuk memberikan layanan kesehatan.

“KPU tidak pernah memprediksi hal ini akan terjadi. Karena itu tidak ada PKWT. Seharusnya, aturan dibuat untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi,” pungkas dia.han

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of