Fasco.id – Penolakan terhadap remisi untuk Nyoman Susrama terus mengalir. Tidak hanya dari insan pers, sembilan lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Surabaya juga menyikapi hal serupa.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut remisi I Nyoman Susrama. Desakan pencabutan terhadap remisi untuk terpidana kasus pembunuhan seorang wartawan di Bali, tersebut, dilakukan karena melukai rasa keadilan publik. Kesembilan lembaga itu antara lain, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, dan Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Selain itu, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, Center for Marginalized Communities Studies (CMARs), Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Jawa Pos, dan LBH Lentera.

Baca Juga :  Penghargaan Santri Berprestasi Awal Tahun 2018

“Demi rasa keadilan, Presiden Jokowi harus mencabut remisi terhadap Susrama. Ini merupakan bagian dari komitmen politik,” kata Ketua HRLS FH Unair, Herlambang Perdana Wiratraman di kantor KontraS Surabaya, Senin (4/2).

Menurutnya, pemerintah harus mengubah cara pandang terkait remisi. Artinya, remisi tidak hanya mengacu pada syarat formal dan prosedural. Lebih dari itu, remisi itu harus menciptakan rasa keadilan. 

Baca Juga :  KPU Kejar Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Remisi Susrama, menjadi kunci bagi penegakan hukum pers di Indonesia. Sayangnya, seringkali penegakan hukum pers cukup sulit untuk diproses dan ditegakkan. 

“Dalam penegakan hukum pers, sejauh ini bukan karena kebaikan pemerintah, tapi karena desakan masyarakat. Remisi (Susrama) ini tidak hanya ancama bagi jurnalis tapi juga ancaman bagi demokrasi dan kebebasan,” terang Herlambang.

Koordinator KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir menambahkan, pemberian remisi terhadap Susrama sangat tidak tepat. Tidak hanya karena menciderai rasa keadilan, tapi syarat prosedural dan formal tidak terpenuhi. Salah satunya, Susrama tidak berkelakuan baik. Buktinya, terpidana itu tidak pernah menyesali perbuatannya. 

Baca Juga :  Muhammadiyah Sampaikan Duka Cita Korban Teror Bom. Haedar Nashir ; Jangan Muncul Kesan Sentimen Agama

“Pemberian remisi itu jelas menciderai rasa keadilan masyarakat. Terutama keluarga korban. Karena prosesnya selama ini, terpidana tidak pernah mengaku bersalah,” katanya.

Dalam kesempatan ini, kesembilan lembaga tersebut mengirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Surat terbuka itu desakan agar Joko Widodo mencabut remisi Susrama dan mendesak pemerintah menuntaskan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Surat terbuka ini juga berisi desakan agar pemerintah menghentikan praktik politik impunitas.han

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of